Jabar Cangker, Tekan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

KOTA BANDUNG - Pemda Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan terjadinya tindak kekerasan pada anak, perempuan, dan masyarakat rentan lainnya. Salah satunya dengan menggagas gerakan Jabar Cangker atau Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan.

Bunda Forum Anak Daerah (FAD) Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil menjelaskan, Jabar Cangker menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak diam ketika mengalami kekerasan bagi dirinya atau orang lain di sekitarnya.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

"Jadi, ini adalah momentum bersama untuk berani melapor, menolak, menyatakan tidak dan mereka juga harus mampu melindungi orang lain di sekitarnya, " kata Atalia usai menjadi pembicara JAPRI (Jabar Punya Informasi) Vol. 87 bertema Jabar Cangker di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/2/2022).

Atalia meminta masyarakat untuk speak up dan tidak ragu melaporkan tindakan kekerasan psikis, fisik, maupun rudapaksa ke pihak berwajib. Juga bisa ke nomor pengaduan via 129 atau mengakses DP3AKB di nomor 085222206777. 

Baca juga: Perang Mafia Tanah, Kementrian ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT

Tak hanya di lingkup keluarga, bila kekerasan terjadi di lembaga pendidikan agama, warga bisa menghubungi Kanwil Kemenag Jabar di nomor telepon 08125555644.

"Setelah upaya kita untuk memahamkan masyarakat, maka kita juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu dan berani bicara dengan mengakses hotline kami, " kata Atalia.

Baca juga: Bupati Ciamis: OPD Harus Kooperatif Menghadapi Jurnalis

Atalia berharap, melalui gerakan Jabar Cangker, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jabar bisa terus ditekan. "Kita harap bisa semakin dekat dalam hal memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sehingga kasus bisa menurun, " katanya.

Sepanjang 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar mencatat ada 505 pengaduan kasus kekerasan yang masuk ke sejumlah UPTD PPA. 

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

Seluruhnya sudah ditangani melalui koordinasi dengan kabupaten/ kota sesuai pelaporan kasus. Dari angka tersebut, mayoritas bentuk kekerasan adalah psikis yakni 44 persen. Kemudian disusul kekerasan fisik, KDRT, lalu kekerasan seksual.

"Ada permasalahan ekonomi, salah pola asuh anak, kurangnya pemahaman dan pengawasan menjadi sebabnya, " ucap Atalia.

Baca juga: Pemerintah Cabut 192 Izin Sektor Kehutanan Seluas 3.126.439 Hektar

Trauma Healing

Terkait kasus pembunuhan di SD Tilil Sadang Serang Kota Bandung yang menimpa seorang guru beberapa hari lalu, Atalia bersama pihak terkait akan melalukan trauma healing kepada sejumlah murid yang melihat peristiwa keji tersebut.

Menurut Atalia, trauma healing sangat diperlukan mengingat peristiwa yang mereka lihat merupakan kejadian luar biasa dan tak pernah terbayang sebelumnya. Bila tidak dilakukan, maka berpotensi besar anak akan merasakan ketakutan dalam aktivitasnya.

"Saya mendorong dilakukannya trauma healing karena kejadian seperti itu tentu bukan kejadian yang setiap hari mereka lihat. Ini kejadian luar biasa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dan akan membuat anak-anak ketakutan, " tutur Atalia.

Baca juga: Perkuat Sinyal di Area Blank Spot, Bupati Sukabumi Terima Kunjungan Indosat

Tak hanya trauma healing, pihaknya juga akan memberikan edukasi kepada anak terkait sikap saat melihat konflik atau bahkan mengalaminya.

"Bagaimana kemudian kalau terjadi sesuatu yang mengancam jiwa mereka, apakah harus lari, teriak dan sebagainya, sekalian kita akan edukasi, " ujarnya.

"Ini adalah gelap mata, jadi pendidikan agama di sini yang penting bagi semua pihak. Tidak saja bagi para pelaku yang saat ini mungkin sedang kita proses sedemikian rupa, " kata Atalia. (***)